Tribun Timur - Kamis, 8 November 2012 12:52 WITA
Hal tersebut mengemuka pada Diskusi Kupas Tuntas Skandal Lahan CCC di Warung Kopi 115, Jalan Toddopuli Raya Utara, Makassar, Kamis (8/11/2012) siang. Diskusi ini digelar Makassar Democracy Institute dan Toddopuli Community.
Diskusi ini menghadirkan pembicara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Abrar Saleng SH MH, pengacara senior Tajuddin Rahman MH yang juga penasihat hukum Sidik Salam, dan Jusman AR dari LP Sibuk. Diskusi ini disiarkan langsung Radio Suara Celebes FM.
"Pada kasus ini, kejaksaan telah melakukan diskriminasi. Sebab ada banyak fakta terungkap di Pengadilan Negeri Makassar. Hakim bahkan beberapa kali menanyakan kenapa jaksa penuntut umum (JPU) tidak turut mendakwa para panitia 9 pengadaan lahan CCC," papar Jusman.
Menurutnya, beberapa saksi yang didengarkan kesaksiaannya juga telah menyebut bahwa panitia sembilanlah yang harus paling utama didakwa jika pengadaan lahan CCC ini dipermasalahkan. Kasus ini bergulir di kejaksaan sejak Februari 2005 lalu.
Pendapat Jusman itu juga sejalan dengan pendapat Abrar Saleng dan Tajuddin. Abrar juga dengan tegas menyebut bahwa lahan CCC tersebut adalah tanah negara. Karena itu, tidak ada ganti rugi, yang ada adalah santunan kepada penggarap.
"Tapi itu pun, yang namanya besaran santunan yang diberikan kepada penggarap tidak boleh dihitung berdasarkan hitungan per meter persegi. Jadi kalau itu terjadi, sudah tepat kejaksaan mempermasalahkan masalah ini," papar Abrar.
Anda sedang membaca artikel tentang
Kejaksaan Didesak Seret Panitia Sembilan Pembebasan Lahan CCC
Dengan url
http://timursebrang.blogspot.com/2012/11/kejaksaan-didesak-seret-panitia.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kejaksaan Didesak Seret Panitia Sembilan Pembebasan Lahan CCC
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kejaksaan Didesak Seret Panitia Sembilan Pembebasan Lahan CCC
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar