Tribun Timur - Sabtu, 1 Desember 2012 13:27 WITA
Menurut Pengamat Manajemen Pemerintahan, Idris Patarai, mayoritas dari program 9 Bebas itu terkesan sentralistik dan melanggar kewenangan pemerintah daerah (pemda).
"Program itu melanggar kewenangan pemda dan mematikan prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasan kepada pemda untuk berinovasi. Program kandidat seharunya tidak bisa bersifat sentralistik," kata Idris,Sabtu, (1/12).
Diketahui, ada 9 program bebas yang dijanjikan oleh pasangan IA.
Yakni bebas biaya administrasi kependudukan (KK, KTP, akta kelahiran, dan akta nikah), bebas biaya pendidikan hingga jenjang SMU/SMK/ sederajat, bebas biaya angkutan anak sekolah, bebas biaya bibit (pertanian, peternakan, dan perikanan), bebas biaya sertifikasi lahan produktif, bebas jaminan biaya kredit usaha untuk pelajar, pemuda, dan mahasiswa, bebas biaya bantuan hukum, bebas biaya ambulans dan pemakaman, serta bebas biaya kesehatan dasar, persalinan, dan uang jaminan perawatan.
Idris yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Makassar ini malah berpendapat jika program itu pembodohan terhadap masyarakat.(*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Idris Patarai: 9 Program IA Pembodohan Masyarakat
Dengan url
http://timursebrang.blogspot.com/2012/12/idris-patarai-9-program-ia-pembodohan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Idris Patarai: 9 Program IA Pembodohan Masyarakat
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Idris Patarai: 9 Program IA Pembodohan Masyarakat
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar