MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Makassar meminta kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar untuk selalu melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintahan di wilayahnya masing-masing, khususnya Kepala Kantor Kelurahan (Lurah).
"Laporkan dan tangkap jika ada lurah berpolitik praktis jelang pilwali Makassar. Terlalu banyak laporan yang kami terima bahwa banyak lurah di Makassar bekerja untuk memenangkan salah satu kandidat di pilwali Makassar," kata Direktur LSM AMPD, Adnan Husain, Kamis (15/8/2013).
Idealnya, lanjut Adnan, lurah-lurah di 143 kelurahan di Makassar harus mampu bersikap netral dan tidak terpengaruh dengan ritme pilwali Makassar.
"Begitupun dengan para camat. Tangkap dan laporkan ke polisi saja, jika ada camat dan lurah kedapatan mempengaruhi warga untuk memilih kandidat tertentu dengan menggunakan jabatan dan kewenangannya," ujar Adnan menyinggung keninerja panwaslu.
Lurah memang memiliki pengaruh besar pada warga. Betapa tidak, dari sisi administrasi kependudukan dan penyaluran beras miskin bisa dipolitisasi oleh sang lurah. Bagi yang tidak mengikuti perintah lurah, maka warga yang bersangkutan akan kehilangan raskin atau beras untuk rakyat miskin.
"Itu laporan yang kami terima. Ini akan kita pantau terus, kalu ada lurah coba-coba, silakan akan berurusan dengan panwas dan polisi," kata Adnan. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
LSM AMPD: Tangkap Lurah Berpolitik
Dengan url
http://timursebrang.blogspot.com/2013/08/lsm-ampd-tangkap-lurah-berpolitik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
LSM AMPD: Tangkap Lurah Berpolitik
namun jangan lupa untuk meletakkan link
LSM AMPD: Tangkap Lurah Berpolitik
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar