Laporan Tribun Timur, Mulyadi
BARRU, TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus pungutan wajib yang dilakukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Kecamatan Soppeng Riaja Barru, H Alimuddin dilakukan kepada 100 orang guru yang mengabdikan diri mengajar di kecamatan tersebut.
Hal ini diungkapkan Mantan Kepala Sekolah yang menjadi korban, Muh Aris, Senin, (9/3/2015) melalui selulernya.
"Sebanyak 100 orang diwajibkan membayar Rp 100 ribu perbulannya ketika dana sertifikasinya cair,"kata dia.
Ia menjelaskan bahwa dari total 100 orang tersebut, hanya 7 orang yang berani melawan termasuk dirinya. Menurutnya mereka melawan dikarenakan merasa tidak ikhlas dengan yang dilakukan Kepala UPTD ini.
"Tujuh orang salah satunya saya yang membangkang untuk menyetor Rp 100 ribu perbulan ini. Saya rela dimutasi karena tidak memenuhi permintaan pihak UPTD Pendidikan Soppeng Riaja tersebut," kata dia.
Aris menambahkan, permintaan upeti ini sudah berlangsung tiga bulan, dimulai perbulan Januari kemarin. Parahnya, jika terlambat menyetor langsung dihubungi pihak UPTD dan didesak untuk membayar setoran ini.
Selain dirinya, Kepala Sekolah Dasar Inpres Pacceke, Jupri dimutasi ke SD Centre Mangkoso, Karena membangkang dan tidak rela untuk membayar Rp 100 ribu tersebut. Jufri kemudian mengajukan permohonan diri jadi Kepsek, dan dipindahkan kembali menjadi guru bantu di SD Binaga Toa.
Kepala UPTD pendidikan Soppeng Riaja, H Alimuddin menjelaskan tidak ada unsur pemaksaan kepada oknum guru maupun kepala sekolah hanya sifatnya sukarela, jadi kalau diberikan langsung diambil saja, dan dibagi bersama dengan staf UPTD.
" Kita tidak memaksa hanya sifatnya sukarela, jadi kalau dikasih kita ambil, bukan untuk merusak. Dana yang masuk ini pun dibagi-bagi langsung bersama staf UPTD,"ujarnya via telepon
